Era Baru PKWT dalam UU Ketenagakerjaan: Kepastian bagi Pekerja, Tantangan Baru bagi Perusahaan

Sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) (“UU Ketenagakerjaan”), terdapat sejumlah ketentuan baru yang memberikan perspektif dan pedoman baru bagi perusahaan, khususnya dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”).

Perubahan ini pada dasarnya memberikan angin segar bagi pekerja/buruh karena menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas terkait dengan keberlangsungan hubungan kerja mereka. Selama ini, pekerja/buruh yang terikat dalam PKWT kerap dihadapkan pada ketidakpastian mengenai kelanjutan status pekerjaan mereka, mengingat perusahaan memiliki kewenangan untuk tidak memperpanjang perjanjian kerja setelah jangka waktu yang disepakati berakhir. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja/buruh dalam merencanakan keberlangsungan pekerjaan maupun kondisi finansial mereka. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai jangka waktu dan mekanisme perpanjangan PKWT, pekerja/buruh diharapkan memperoleh kepastian yang lebih baik mengenai hubungan kerja mereka, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini melekat pada sistem kerja berdasarkan PKWT.

Dalam Pasal 82 ayat 2 UU Ketenagakerjaan dijabarkan bahwa:

Pasal 82 ayat 2 UU Ketenagakerjaan

Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal ini mempertegas bahwa perpanjangan PKWT setelah jangka waktu awal selama 2 (dua) tahun hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing jangka waktu perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain mengatur mengenai jangka waktu dan mekanisme perpanjangan PKWT, UU Ketenagakerjaan juga menegaskan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pelaksanaan PKWT. Salah satu kewajiban tersebut adalah pencatatan PKWT kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap hubungan kerja berdasarkan PKWT tercatat secara resmi dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja/buruh sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT. Pemberitahuan tersebut penting agar pekerja/buruh memperoleh informasi yang jelas mengenai berakhirnya hubungan kerja mereka dan tidak berada dalam ketidakpastian terkait kelanjutan status pekerjaannya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu PKWT, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur administratif dan pemberitahuan kepada pekerja/buruh dilaksanakan secara tepat waktu.

Di samping memperhatikan jangka waktu dan kewajiban administratif, perusahaan juga harus memastikan bahwa pekerjaan yang akan diperjanjikan melalui PKWT telah memenuhi kriteria pekerjaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menentukan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yang meliputi:

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waltu yang tidak terlalu lama dan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2);
  3. pekerjaan yang bersifat musiman;
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
  5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa tidak seluruh jenis pekerjaan dapajanjikan melalui PKWT. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan peninjauan terhadap jenis dan karakteristik pekerjaan yang menjadi dasar perekrutan pekerja/buruh sebelum menentukan penggunaan PKWT.

Namun terhadap pengaturan baru pada UU Ketenagakerjaan tersebut, timbul pertanyaan terkait dengan mekanisme perpanjangan PKWT yang timbul di UU Ketenagakerjaan lama dalam hal ”Bagaimana mekanisme perpanjangan PKWT apabila Perusahaan hendak melaksanakan perpanjangangan PKTW yang timbul dari UU Ketenagakerjaan lama ?”

”Dalam hal terdapat PKWT terbit sebelum era UU Ketenagakerjaan baru dan PKWT tersebut berakhir di tanggal 27 Oktober 2026. Kemudian UU Ketenagakerjaan baru telah terbit dan berlaku di tanggal 28 Oktober 2026. Kondisinya PKWT Pekerja tersebut sudah b 2 (dua) kali diperpanjang di era PKWT lama. Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan baru, apakah PKWT tersebut masih bisa diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali sesuai UU Ketenagakerjaan baru atau langsung menjadi PKWTT?”

Adanya polemik atas kondisi tersebut diharapkan dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana atas UU Ketenagakerjaan agar perlindungan hak-hak Pekerja terkait kontrak memiliki kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang lama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan pengaturan PKWT melalui UU Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja/buruh, tetapi juga menuntut perusahaan untuk lebih cermat dalam menerapkan ketentuan mengenai PKWT. Perusahaan perlu memastikan bahwa jenis pekerjaan yang diperjanjikan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, memperhatikan batas jangka waktu dan mekanisme perpanjangan, serta memenuhi seluruh kewajiban administratif yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan internal maupun format perjanjian kerja yang selama ini digunakan agar selaras dengan ketentuan terbaru. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi risiko hukum serta mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial di kemudian hari.

Penulis : Ryan Philip Azarya, S.H. (philip@fwp.co.id) dan Nathaniel David, S.H. (david@fwp.co.id)

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan umum dan informasi umum mengenai perkembangan hukum terkini tertentu di Indonesia. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum. FWP menafikan segala tanggung jawab atau kewajiban atas ketidakakuratan, penafsiran, atau kekeliruan yang mungkin terdapat dalam artikel ini. Untuk setiap permasalahan hukum spesifik atau tindakan yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban hukum Anda berdasarkan hukum Indonesia, sangat disarankan untuk meminta nasihat dari profesional hukum Indonesia yang berkualifikasi.

Tags:

error: Content is protected