The BANI Regulation 2025: What Practitioners Need to Know

The BANI Regulation 2025: What Practitioners Need to Know As has been widely discussed, in early 2025 the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”) officially issued the latest Arbitration Rules and Procedures to be used as a guidelines for dispute resolution at BANI. The BANI Regulation 2025 highlighted several key issues, including BANI’s authority in cases of Unlawful Acts (Torts), the expansion of the limitations on legal counsel practicing at BANI, the new concept of consolidation of arbitration applications, the arbitrator replacement, and the emergency arbitration. These concepts were certainly added and/or modified in the BANI Regulation 2025 with the aim of...

Continue reading

Emergency Arbitration under BANI Rules 2025 compared with SIAC Rules 2025 and ICC Rules 2021

Recently, the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”) has released its newest set of Arbitration Rules and Procedures for 2025 (“BANI Rules 2025”). The BANI Rules 2025 introduce several adjustment and advancements such as: (i) adjustment to consolidation, multiparty, and multi-contract arbitration; (ii) expanded grounds for challenging arbitrators; and (iii) emergency arbitration. This article will comprehensively discuss emergency arbitrator under BANI Rules 2025 compared with SIAC Rules 2025 and ICC Rules 2021. The practice of emergency arbitration has been recognized and implemented by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) and the International Chamber of Commerce (“ICC”). In brief, emergency arbitration is an...

Continue reading

Strengthening IP Collaboration: Our Partner, Patricia Ann Winarta Will Be Attending the 21st APAA General Assembly in Malaysia

Our Partner, Patricia Ann Winarta will be attending the The 21st General Assembly and 77th & 78th Council Meetings of The Asian Patent Attorneys Association (APAA), held in Kuala Lumpur, Malaysia, from 6 to 10 November 2025 — a valuable forum for sharing insights and strengthening collaboration in the field of Intellectual Property from World IP Lawyers. APAA2025 #AsianPatentAttorneysAssociation #IntellectualProperty #IPLaw #InnovationAndCollaboration #KualaLumpur2025 #InternationalConference #IntellectualPropertyRights #advocate #iplaw #iplawyer #ipconsultant #patent #trademark #industrialdesign #copyright #tradesecret #licensing #franchising #prosecution #lawenforcement #law #legal #winartaippractice #lawfirm #ipfirm #IPProfessionals ...

Continue reading

Frans Winarta & Partners Prevails in Re-Litigation Case Before the Indonesian Supreme Court

We are pleased to announce a notable achievement by the Dispute Resolution Team of Frans Winarta & Partners. We have successfully represented our client, a leading Singaporean telecommunications company, in a re-litigation lawsuit against a private Indonesian company in the telecommunications sector before the Central Jakarta District Court. Under the strategic leadership of our Senior Partner, Mr. Harri Budiman, together with our Senior Associate, Mr. I Gusti Putu Gandhi Nananjaya, our Middle Associate Ms. Jeniffer Queenstanti, and our other dedicated associates, our team guided the client through this complex cross-border dispute. After a lengthy process, the Indonesian Supreme Court ruled in favor...

Continue reading

National Event of IP Users on Indonesian Amended Patent Law

DGIP in collaboration with the Japan International Cooperation Agency (JICA), held the "National Event of IP Users on Indonesian Amended Patent Law" on Thursday, February 20, 2025 at the Grand Mercure Hotel, Jakarta. advocate #iplaw #iplawyer #ipconsultant #patent #trademark #industrialdesign #copyright #tradesecret #law #legal #winartaippractice #lawfirm #ipfirm ...

Continue reading

Perlunya Pembangunan Hukum Demi Tercapainya Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara hukum atau biasa disebut sebagai rechtsstaat merupakan konsep bernegara yang biasa digunakan oleh negara-negara Eropa Kontinental. Wolfgang Friedmann menjelaskan bahwa rechtsstaat memiliki pengertian pembatasan kekuasaan oleh negara hukum. Friedrich Julius Stahl pun menjabarkan bahwa negara hukum formalnya memiliki empat unsur atau ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administratif yang bebas dalam perselisihan. Pada suatu negara hukum, hukum dijadikan pedoman bagi kehidupan warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sejalan dengan pendapat dari Soediman Kartohadiprojo, yang berpendapat bahwa hukum sangat besar artinya bagi kehidupan manusia yang bernegara. Kemudian, beliau juga menambahkan bahwa hukum,...

Continue reading

The Debate Over The Age Of Presidential And Vice Presidential Candidates Is Outside The Context Of Constitutionalism

a

The debate regarding the age of Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates has gone out of the context of the authority of the Constitutional Court which is a judicial body, as a branch of judicial power. One of the Constitutional Court’s authorities according to the Constitutional Court Law is to rule, at the first and final instance, on the judicial review of a law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is not uncommon that after the issuance of a law there are norms that are not in line with the 1945 Constitution as the highest law...

Continue reading

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang-Undang Baru

Maraknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia membuat Pemerintah di Indonesia membuat aturan yang melarang praktik tersebut yang diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Monopoli dan Persaingan Usaha”). Pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Monopoli danPersaingan Usaha. UU Monopoli danPersaingan Usaha sendiri mendefinisikan...

Continue reading

Menimbang Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi sebagai pelanggaran hukum yang luar biasa menjadi isu yang menghantui wacana publik negeri ini beberapa dekade terakhir. Korupsi bukan sekadar tindakan melawan hukum oleh segelintir individu atau kelompok, melainkan menjadi praktik kebiasaan yang dianggap biasa. Pandangan bahwa ”penyakit” korupsi adalah hal ”biasa” saja ini dapat ditemukan pada sebagian orang di sektor pemerintahan, bisnis, dan bahkan politik. Korupsi menjadi fenomena kompleks yang telah mengakar dalam sejarah dan perkembangan bangsa. Menuju pengujung tahun 2023, berbagai pemberitaan mengenai korupsi menyeruak ke ruang publik. Salah satu kasus korupsi yang masih hangat diperbincangkan ialah penetapan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contoh kasus lainnya adalah...

Continue reading

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi

Minimnya ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing melalui gugatan re-litigasi yang hanya diatur dalam Pasal 436 Rv menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha untuk memperjuangkan haknya. Berkembangnya transaksi perdagangan barang dan jasa lintas negara tentunya menciptakan suatu hubungan keperdataan antar subjek hukum pada dua negara atau lebih yang diatur dalam sebuah kontrak internasional. Kontrak internasional mengatur subjek hukum pada dua negara atau lebih yang masing-masing subjek hukum tunduk pada hukum yang berbeda sehingga hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI) terlebih para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati...

Continue reading
error: Content is protected